NUNgaliyan.com., Semarang, Jawa Tengah – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengadakan Muktamar Ilmu Pengetahuan sebagai upaya meneguhkan kembali peran strategis NU sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society) yang menjadi penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Acara ini sekaligus menjadi refleksi bagi warga NU untuk terus memberikan kontribusi sesuai tuntutan zaman dalam pembangunan bangsa. Muktamar Ilmu Pengetahuan ke 2 yang dimotori LAKPESDAM ini dilaksanakan di gedung Auditorium UNS Solo pada tanggal 7-8 Desember 2024
Ketua PWNU Jawa Tengah, K.H. Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan bahwa peran NU sebagai civil society sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat. “Sepanjang sejarahnya, NU selalu memberikan kontribusi signifikan dalam konteks kebangsaan. Di era digital ini, NU diharapkan mampu mereformulasikan perannya sesuai tuntutan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya,” ujar Gus Rozin dalam sambutannya.
Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, K.H. Ubaidullah Shodaqoh, juga mendukung gagasan tersebut dengan menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader NU. “Saat ini, kader NU harus bersifat global. Mereka harus memiliki kemampuan yang kompleks, tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lain yang relevan dengan tantangan zaman. Seperti sabda Nabi SAW, ilmu harus diamalkan agar bermanfaat luas bagi umat,” jelasnya.
Sebagai narasumber utama, Gus Ulil Abshor Abdalla menyoroti perlunya transformasi makna civil society. “Istilah civil society, yang digaungkan oleh almaghfurlah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) awalnya digunakan untuk menjelaskan relasi antara negara dan masyarakat, kini perlu ditafsir ulang. NU harus mampu menjadi bagian dari perubahan tersebut dengan tetap mempertahankan nilai kritisnya terhadap pemerintah, khususnya terkait keadilan, kesetaraan, dan kebebasan,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber lain seperti H. Saviq Ali (Ketua PBNU), K.H. Imam Aziz (Pengasuh PP Bumi Cendikia), dan K.H. Hairus Salim (Pengelola Yayasan LKIS) turut mendukung pandangan ini. Mereka menekankan bahwa di era pasca reformasi ini NU sebagai civil society tidak harus menjauh dengan pemerintah. Bahkan saat ini NU boleh saja bergandengan siang malam dengan pemerintah, akan tetapi kedekatan NU dengan pemerintah tidak seharusnya menghilangkan daya kritisnya. “NU bisa bersinergi dengan pemerintah, tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan,” tegas Imam Aziz.
Acara ini menjadi momentum penting bagi PWNU Jawa Tengah untuk menegaskan kembali posisi NU sebagai organisasi masyarakat sipil terbesar di dunia, yang tidak hanya berkontribusi dalam urusan keagamaan, tetapi juga memberikan solusi bagi berbagai persoalan bangsa. Harapannya, NU terus relevan dalam memimpin perubahan sosial menuju Indonesia yang lebih adil dan demokratis.
